Analisis Tentang Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Analisis Tentang Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia
Dalam hal ini saya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.
Latar belakang ekonomi di indonesia yaitu selama dari 30 tahun pemerintahan orde baru presiden soeharto, ekonomi indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan-"collateral" menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi. Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998 dan digantikan oleh B.J Habibie.
Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa rill terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan PDB dan PNB, tetapi dalam praktek angka yang lebih sering dipakai adalah melalui PDB, karena angka PDB hanya melihat batas wilayah, terbebas pada negara yang bersangkutan. Sedangkan agar ekonomi semakin berkembang dan tumbuh juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Budaya, dan sumber Daya Modal. Ekonomi Indonesia tidak akan maju dan berkembang jika tidak didukung oleh salah satu faktor tersebut, jadi antara satu dengan yang lainnya berkesinambungan.
Terutama sumber daya manusianya harus lebih ditingkatkan lagi mulai dari sekarang. Ciptakan SDM yang berkualitas agar perekonomian kita terus maju jangan sampai tertinggal oleh Negara lain. Yang saya herankan kenapa penduduk Indonesia yang begitu banyak tetapi perusahaan atau usaha-usaha yang akan mempengaruhi pedapatan perkapita banyak di pegang oleh orang asing dari pada orang Indonesia itu sendiri. Padahal yang kita tahu Negara Indonesia adalah Negara yang kaya akan sember daya alamnya tetapi itu semua kebanyakan diolah oleh orang asing, sedangkan masyarakat Indonesia tetap saja masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Pengangguran dimana-mana.
Padahal Kinerja perekonomian nasional dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Setelah mengalami masa-masa sulit awal 2000an, dan dalam beberapa tahun terakhir perakonomian rata-rata tumbuh di atas 6%. Itu tercermin dari peningkatan PDB yang membuat indonesia masuk ke dalam daftar 20 negara dengan PDB terbesar di dunia. Membesarnya PDB berkaitan dengan kenaikan pendapatan perkapita penduduk indonesia. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah naiknya angka pertumbuhan itu tidak dibarengi dengan perbaikan kesejahtraan masyarakat. Pertumbuhan tanpa pemerataan itu juga tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Buktinya walaupun pertumbuhan ekonomi kita meningkat tapi masi saja banyak masyarakat yang mengalami kesengsaraan, kemiskinan dimana-mana, banyaknya pengangguran dan masih melambungnya harga barang-barang pokok. Karena pertumbuhan selama ini banyak ditopang konsumsi, bukan investasi. Ini yang harus diperhatikan oleh pemeritah bagaimana seharusnya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi tetapi harus juga diperhatikan kesejahtraan masyarakat.
Jika dilihat dari kaca mata teori ekonomi, memang selalu dad trade off antara pertumbuhan dan kesejahtraan. Jika pertumbuhan melesat, kemakmuran rakyat pasti tersendat. Kebijakan growth with equity (pertumbuhan disertai pemerataan) selama ini masih belum terbukti berhasil mengangkat harkat dan martabat rakyat. Diakui atau tidak, pembangunan ekonomi memang sangat memengaruhi tingkat kemakmuran suatu Negara tetepi pembanguna ekonoi secara membabi buta tidak akan membawa kesejahtraan bagi masyarakat Indonesia. Masalah pengangguran dan kemiskinan dari dulu hingga sekarang masih mengalami polemik belum bisa di atasi. Padahal sudah berbagai cara dilakukan untuk memperkecil tinggkat kemiskinan di Indonesia misalnya saja yang kita ketahui mengenai dana bantuan dari pemerintah yaitu BLT tetap saja masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan BLT.
Pembagian BLT tidak merata keseluruh lapisan masyarakat dan yang kita diketahui ada beberapa yang memdapatkan BLT itu dari yang terbilang mampu. Belum banyak lagi aparat pemerintah yang bermain curang dalam masalah itu. Ada yang melakukan korupsi, padahal mereka semua sudah mengetahui bahwa dana itu diperunjukkan oleh masyarakat yang kuarang mampu. Panntas saja ekonomi Indonesia terus tumbuh tetapi masyrakatnya masih banyak yang mengalami kemelaratan. Jadi yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin akan semakin miskin.
Ini yang harus menjadi PR untuk para capres dan cawapres periode 210-2015 bagaimana menyeimbangkan antara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahtaraan masyarakat. Dalam debat para capres dan cawapres mereka juga membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk lima tahu kedepan. Pasangan SBY-Boediono menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%, JK-Wiranto menargetkan 8%, sedangkan yang paling optimis adalah pasangan Megawati-Prabowo mereka menargetkan rata-rata hingga 10% atau lebih. Yang menarik adalah ketiga kandidat tersebut menargetkan angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan periode 2004-2009 yang diperkirakan hanya 4%-5% saja.
Namun masalah yang lebih menarik untuk diperdebatkan adalah bagai mana caranya untuk mencapai angka tersebut. Itu semua tergantung bagaimana sistem atau manajemen pengelolahan ekonomi macam apakah yang akan dianut. Selain masalah itu juga kita debatkan selama ini masalah isu tentang sistem ekonomi neoliberal yang selam ini dipraktikan dengan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahtraan rakyat tetap perlu dan produktif. Sebab jika pertanyaan mendasar tersebut tidak dijawab sebelumnya maka pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih praktis tidak ada gunanya. Untuk menuju kesejahtaan masyarakat dalam perekonomian maka itu ditunjuk untuk peran pemerintah yang lebih aktif dan sensitif terhadap keluhan masyarakat.
Jika semua setuju bahwa sistem ekonomi yang berorientasi kapada kesejahtraan masyarakat yang dipilih maka kemudian hal tersebut harus diikiuti dengan proses pembentukkan berbagai undang-undang yang memberikan kerangka pada sistem ekonomi tersebut. Pertama, Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 yang telah diamandemen berkali-kali sehingga menampakkan wajah neoliberal harus dikembalikan pada semangat awalnya. Kedua, pemertahanan UU yang sudah mengarah pada pencapaian kesejahteraan rakyat banyak. Ketiga, penambahan UU baru yang bisa memperkuat sistem ekonomi untuk kemakmuran rakyat.
Setelah menjawab sistem atau manajemen pengelolaan ekonomi seperti apa yang dikehendaki, pertanyaan selanjutnya yang lebih teknis adalah dari mana pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh para calon presiden-wakil presiden tersebut dibiayai. Pembiayaan tersebut berasal dari investasi baikyang berasal dari dalam negri yang meliputi : belanja modal di APBN, kredit perbankan, dan pasar modal, maupun berasal dari luar negri yaitu meliputi utang luar negri dan penanaman Modal Asing (PMA). Sedangkan mengenai perekonomian kita saat ini tahun 2009, Pemerintah memperkirakan realisasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2009 hanya akan mencapai sekitar 4,3 persen dibanding target APBN 2009 sebesar 6,0 persen. "Ini lebih rendah dibanding selama beberapa tahun terakhir yang biasanya di atas 6 persen namun dibanding negara-negara lain cukup tinggi karena sebagian besar negara lain mengalami pertumbuhan negatif," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta. Pertumbuhan ekonomi mulai mengalami perlambatan pada akhir 2008 dan memasuki resesi pada 2009 dan diperkirakan pemulihan pada 2010.
Pertumbuhan ekonomi 5-6 persen akan disumbang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,2-4,8 persen, konsumsi pemerintah 6,0-6,7 persen, investasi 7,1-7,6 persen, ekspor 5,0-7,0 persen, dan impor 6,1-6,8 persen. "Pertumbuhan ekonomi 2010 dapat berlanjut terutama didukung oleh konsumsi dan investasi," kata Sri Mulyani. Perbaikan kondisi perekonomian pada 2010 diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 12-13,5 persen dari kondisi di 2009 yang sekitar 12-14 persen. "Juga mengurangi angka pengangguran menjadi 8 persen dibanding 2009 yang mencapai sekitar 8,3 - 8,6 persen," kata Menkeu.
Beberapa faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi 2009 untuk dapat tumbuh lebih tinggi khususnya dari dalam negeri, dari hasil survei antara lain korupsi, lemahnya penegakan hukum, ketersediaan sumber daya manusia yang bersih dan profesional, tingkat pengangguran, volatilitas nilai tukar rupiah, penurunan kapasitas produksi terpakai, tingkat kemiskinan, situasi perburuhan yang belum kondusif, dan prosedur/perizinan untuk melakukan investasi.
Prospek Ekonomi Indonesia Tahun 2009 dapat disimpulkan sbb:
Pertama, harga minyak dunia. Harga minyak dunia terkait dengan krisis keuangan global yang bila berlanjut akan menyebabkan harga rendah seperti sekarang ini bertahan cukup lama. Perkiraan permintaan global pulih setelah semester I/2009 dapat memicu kembali naiknya harga minyak dunia dan Indonesia. Penurunan harga minyak menurunkan harga pangan dunia, begitu juga harga gandum, jagung dan beras. Korelasi ini membantu Indonesia dalam penyediaan stok beras dan jagung dengan membeli harga lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Kedua, inflasi, nilai tukar rupiah dan SBI. Inflasi dan nilai tukar banyak ditentukan oleh faktor global dibanding dalam negeri. Kemampuan Bank Indonesia menjaga dua tugas utamanya ini relatif masih lemah ditambah lagi dengan krisis kepercayaan karena kasus BLBI, aliran dana BI , bank Indover dan Bank Century. Karena itu koordinasi dengan pemerintah menjadi penting agar inflasi dan nilai tukar dapat bertahan sesuai target APBN 2009. Suku bungan SBI memang harus diupayakan turun agar terlihat kaitan kebijakan moneter dan fiskal bagi sektor riel di tahun 2009.
Kelima, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Kaitan pertumbuhan ekonomi atas pengangguran dan kemiskinan harus makin diperjelas. Kontribusi 1% pertumbuhan ekonomi dalam penciptaan lapangan kerja, yakni di bawah 100,000, dibanding masa Orde Baru yang dapat mencapai 350,000, harus diupayakan kembali dengan mengubah strategi pembangunan yang memprioritas sektor dengan daya serap tenaga kerja besar. Ekspektasi angka pengangguran 7%-8% relatif mudah dicapai, tetapi target angka kemiskinan 12%-14% masih harus diupayakan dengan baik.
Optimisme ekonomi Indonesia di tahun 2009 masih besar meskipun bayang-bayang perlambatan ekonomi dunia cukup mengkhawatirkan. Kita berharap, dengan manajemen pemerintahan yang baik, di pusat maupun daerah, kita dapat meminimalkan dampak negatif krisis global maupun rentannya harga minyak dunia. Tuntutan yang makin nyata agar ekonomi Indonesia semakin mendomestik tampaknya harus dibuat skema kebijakannya. Beberapa sektor tertentu mungkin perlu diperkuat kebijakan proteksi, beberapa sektor lain justru harus diperkuat kompetisi globalnya sehingga mempekuat fundamental ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Tidak seperti sekarang, sedikit saja faktor eksternal berubah, ekonomi Indonesia terlihat menjadi labil. Karena itu, menjadi tugas kita