MUHAMAD ZAINUDIN: zakat

Tampilkan postingan dengan label zakat. Tampilkan semua postingan

Rabu, 06 Oktober 2010

SEJARAH ZAKAT
2.1. Syari’at Zakat Pra-Rasulullah Saw

Zakat bukan hanya dibawa oleh syari’at Nabi Muhammad SAW. Namun telah lama diturunkan dan dikenal dalam risalah-risalah agama samawiyah sejak dahulu kala sebelum risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, antara lain disampaikan dengan jalan wasiat. Allah mewasiatkan kepada Rasul-Rasul-Nya, lalu mereka menyampaikan kepada umat mereka yang memerintahkan umatnya untuk membayarkan zakat sebagai suatu kesatuan dengan pelaksanaan ibadah shalat.
Al-Qur’an, misalnya, mencatat wasiat Allah melalui pembicaraan lisan Isa Al-Masih sebagaimana tertuang dalam surat Maryam, ayat 30-31 yaitu:
                •    
”Isa berkata, Sesunggunya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Al-Kitab (injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada Dan dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.”(Q.S.Maryam-19 :30-31).
Hal ini sekaligus membantah argumentasi bahwa syariat zakat hanya diwajibkan kepada kaum Nabi Muhammad Saw semata. Tidak hanya kepada Isa AS, Zakat juga disyari’atkan kepada Nabi-Nabi yang lebih dahulu, mulai Nabi Ibrahim AS, Ismail AS, Ishaq AS, Ya’qub AS, hingga Musa As. Pensyari’atan zakat berada dalam satu rangkaian dengan ibadah fardhu yang lain, seperti shalat dan puasa. Rangkaian ibadah shalat dengan zakat ternyata bukan hanya pada masa Nabi Muhammad saja, tetapi juga telah menjadi rangkaian syariat pada masa-masa Nabi terdahulu. Itu karena, syari’at Allah yang diturunkan kepada para Rasul-Nya tidak hanya mengatur hubungan ke ’atas’ (Hablun Min-Allah) tetapi juga menuntut hubungan ke ’sekitar’ (Hablun Minannas). Allah tidak hanya mensyari’atkan zakat sebagai media untuk berkomunikasi dengan-Nya, tetapi juga mensyari’atkan zakat sebagai mekanisme untuk memelihara keadilan dan kedamaian sosial. Petunjuk bahwa zakat telah disyari’atkan pula kepada Nabi Ibrahim AS, beserta anak cucunya ada dalam surat Al-Anbiya ayat 72-73:
                     •     
“Dan kami telah memberikan kepadanya (Ibrahim) Ishaq dan Ya’qub sebagai suatu anugrah (dari pada kami). Dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang shaleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin, yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka selalu menyembah”(Q.S Al-Anbiya : 72-73).
Kemudian apabila kita memeriksa Taurat dan Injil (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru), akan kita temui banyak pesan dan nasehat khusus tentang cinta kasih dan perhatian pada kaum fakir miskin, janda-janda, anak-anak yatim dan orang-orang lemah.
Namun terdapat beberapa catatan terhadap perhatian syariat zakat kepada kaum terdahulu, yaitu:
1. Perhatian itu tidak lebih daripada sekedar anjuran supaya manusia berbuat baik dan kasih kepada orang-orang miskin, sekedar pernyataan tidak senang kepada sikap individualis dan kekikiran, dan sekedar seruan konkrit bagi tumbuhnya sikap persaudaraan secara spontan.
2. Perhatian itu belum sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu instruksi wajib dimana orang yang tidak melaksanakannya dipandang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang harus dihukum berat baik di dunia maupun di akhirat
3. Realisasi perbuatan baik terserah kepada kemurahan hati pribadi-pribadi saja, sedangkan negara tidak berwenang mengumpulkan dan mendistribusikannya.
4. Kekayaan apa yang harus didermakan itu tidak jelas, begitu juga persyaratan dan besarnya. Hal itu mengakibatkan negara tidak mungkin mengambil inisiatif-inisiatif untuk memungut derma-derma itu, karena bagaimana mungkin hal itu dilaksanakan bila apa dan berapa yang harus diberikan tidak jelas.
5. Tujuan perhatian terhadap orang-orang miskin itu bukanlah penanggulangan masalah kemiskinan, memberantas dari akarnya, dan memperbaiki nasib orang-orang yang tak punya itu menjadi punya, tetapi tujuannya tidak lain daripada untuk mengurangi dan meringankan penderitaan mereka.
Jelaskan, bahwa zakat telah lama disyari’atkan sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan agama Islam. Hanya saja, penjelasan Al-Qur’an bersifat global, Al-Qur’an tidak merinci mekanisme pengeluaran, pemungutan, dan pemerataan zakat pada Nabi-Nabi terdahulu.

2.2. Masa Rasulullah Saw

Sebagaimana disyari’atkan kepada Rasul-Rasul terdahulu, zakat juga disyaria’atkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pensyari’atan zakat telah terjadi sejak Nabi berada di Makkah, bersamaan dengan perintah mendirikan shalat. Di dalam Al-Qur’an terdapat tidak kurang dari 82 ayat yang berisi perintah menunaikan zakat bersamaan dengan perintah mendirikan shalat, baik perintah tersebut ada yang menggunakan lafal shadaqah maupun zakat. Dari sekian ayat itu diantaranya adalah ayat-ayat makiyyah. Ayat – ayat tentang zakat yang diturunkan pada periode Mekkah tidak secara tegas menyatakan kewajiban zakat, umumnya lebih bersifat informatif. Misalnya bercerita tentang hak-hak fakir miskin atau ketentraman dan kebahagiaan orang-orang yang menunaikan zakat. Ayat-ayat yang diturukan pada periode Mekah hanya bersifat anjuran mengenai bershadaqah.
Bahwasanya pada periode Mekkah syariat zakat belum menjadi syari’at yang bersifat wajib dan masih bersifat himbauan dan anjuran, karena ayat-ayat Mekkah tidak memakai sighat amar. Hal itu misalnya bisa diperhatikan dalam ayat makkiyah tentang zakat berikut ini :
       ••                
“Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”(Q.S Ar-Rum : 39)
Hal ini ditambahkan pada surat Lukman ayat 2-4 bahwasanya orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.
             •     
Inilah ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, (yaitu) orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.” (Q.S Luqman 2-4).

Keseluruhan ayat-ayat Makiyyah di atas bersifat informatif, belum menetapkan zakat sebagai kewajiban seorang muslim, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Zakat hanya dipandang sebagai perilaku orang-orang yang terpuji, ciri orang yang beriman, bertaqwa dan saleh. Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah, tetapi mengapa Qur’an membicarakan hal itu dalam ayat-ayat yang begitu banyak dalam surat-surat yang turun di Mekkah. Hal ini dikarenakan adalah bahwa zakat yang termaktub di dalam surat-surat yang turun di Mekkah itu tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, dimana nisab dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur dan negara bertanggung jawab mengelolanya.
Sementara di Mekkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman. Sementara pada periode Madinah, secara politis kaum muslimin telah menjadi sebuah kekuataan masyarakat yang mandiri. Hal itu mengakibatkan penerapannya memerlukan kekuasaan di samping didasarkan atas perasaan iman tersebut, kecenderungan itu terlihat pula pada penerapan zakat. Ayat-ayat Madaniyah tentang zakat yang mulai terlihat unsur kewajibannya, merupakan bagian dari mekanisme untuk merekatkan kesatuan politik itu. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas.
Pada tahun kedua Hijriyah turunlah ayat dengan aturan yang lebih khusus, yakni penetapan kelompok siapa saja yang berhak untuk menerima zakat (mustahiq az-zakat). Saat itu, mustahik zakat hanya terbatas pada dua kalangan, yaitu fakir dan miskin. Ketentuan di atas berlangsung hingga tahun kesembilan Hijriyah. Karena pada tahun kesembilan Hijriyah Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 60 yang menetapkan ketentuan baru bahwa yang menjadi kelompok yang berhak untuk menerima zakat tidak hanya terbatas pada fakir dan miskin, tetapi bertambah menjadi enam kelompok lagi.
                         
“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.(QS At-Taubah: 60)”
Dalam praktiknya, Nabi membagi rata hasil zakat yang terkumpul kepada delapan kelompok tersebut. Pertimbangan yang dilakukan Nabi adalah berdasarkan azas manfaat dan prioritas, kelompok-kelompok mana saja yang harus menjadi prioritas utama untuk dibagikan zakat dan mana yang menjadi prioritas terakhir. Untuk mempermudah mekanisme pemungutan dan penyaluran zakat, Nabi mengangkat petugas khusus yang dikenal sebagai ‘amil. Amil yang diangkat Rasul ada dua macam, pertama, amil yang berdomisili di dalam kota madinah, statusnya bersifat free-lance. Kedua, Amil yang tinggal di luar kota Madinah, status mereka adalah sebagai wali pemerintah pusat (pemerintah daerah) yang merangkap menjadi amil. Diantara sahabat yang pernah menduduki jabatan ini adalah Muadz bin jabal.
Konsep pendistribusian pada masa Nabi adalah langsung menghabiskan seluruh dana zakat yang diterima dan sudah mengenal konsep desentralisasi distribusi zakat. Karena nabi memandang bahwa setiap daerah tentu memiliki kebutuhan dan orang-orang yang akan dibantu sendiri.

2.3. Masa Khulafaur Rasyidin
Pada masa Abu Bakar, selama dua tahun sepeninggal wafatnya Rasullulah SAW, sebenarnya belum terjadi perubahan mendasar tentang kebijakan dalam pengelolaan zakat. Namun pada periode ini terjadi sebuah peristiwa penting menyangkut zakat, yakni, menjamurnya para pembangkang zakat di berbagai wilayah Islam. Sebahagian kaum muslim menganggap bahwa berdasarkan surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:
          •        
” Ambilah sedekah (zakat) dari harta mereka, dari zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”.
hanya Nabi yang berhak memungut zakat, Demikian pula hanya pemungutan yang dilakukan Nabi yang dapat membersihkan dan menghapuskan dosa mereka. Zakat hanya menjadi kewajiban mereka ketika Rasullulah masih hidup, dan ketika rasul telah wafat maka mereka terbebas dari kewajiban berzakat tersebut, kelompok pembangkang zakat itu antara lain dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab dari Yamamah, dan Sajah Tulaihah.
Abu Bakar menyatakan perang kepada mereka, karena dinilai telah murtad. Kebijakan Abu Bakar ini mulanya ditentang oleh Umar bin Khattab, beliau berpegang kepada hadits nabi yang menyatakan,” Saya diutus untuk memerangi manusia sampai ia mengucapkan kalimat La llahaillah”. Namun Abu Bakat beragumen bahwa teks hadist di atas memberi syarat terjadinya perlindungan tersebut, yaitu,” kecuali bila terdapat kewajiban dalam darah dan kekayaan itu.” Zakat adalah yang harus ditunaikan dalam kekayaan. Abu Bakar juga menganalogkan zakat dengan shalat, karena pentasyri’an keduanya memang sejajar. Dengan argumentasi semacam itu akhirnya Umar menyetujui. Dan Abu Bakar pun beragumentasi pada Al-Qur’an, dimana negara diberikan kekuasaan untuk memungut secara paksa zakat dari masyarakat yang akan dipergunakan kembali sebagai dana pembangunan negara. Ia tidak dapat sama sekali menerima pemisahan antara ibadah jasmaniah (shalat) dari ibadah kekayaan (zakat) dan tidak.
Setelah dilakukan pembersihan terhadap semua pembangkang zakat, Abu Bakar pun memulai tugasnya dengan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat bagi orang-orang yang berhak menerimanya, menurut cara yang dilakukan Rasullulah. Ia sendiri mengambil harta dari Baitul Mal menurut ukuran yang wajar dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, dan selebihnya dibelanjakan untuk persediaan bagi angkatan bersenjata yang berjuang di jalan Allah.
Pada masa Umar menjadi Khalifah, situasi jazirah Arab relatif lebih stabil dan tentram. Semua kabilah menyambut seruan zakat dengan sukarela. Beliau juga mendirikan beberapa Baitul Mal. Dan juga pada masa beliau mulai diperkenalkan sistem cadangan devisa, yaitu tidak semua dana zakat yang diterima langsung didistribusikan sampai habis, namun ada pos cadangan devisa yang dialokasikan apabila terjadi kondisi darurat seperti bencana alam atau perang. Hal ini merupakan terobosan-terobosan baru dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab.
Pengelolaan zakat pada periode Usman bin Affan pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Usman kondisi ekonomi umat sangat makmur, bahkan diceritakan Usman sampai harus juga mengeluarkan zakat dari harta kharaz dan jizyah yang diterimanya. Harta zakat pada periode Usman mencapai rekor tertinggi dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Pada periode ini ada sinyalemen bahwa perhatian khalifah pada pengelolaan zakat tidak sepenuh seperti pada kalifah sebelumnya, dikarenakan pada periode ini wilayah kekhalifahan Islam semakin luas dan pengelolaan zakat semakin sulit terjangkau oleh aparat birokrasi yang terbatas, sementara itu telah terdapat sumber pendapatan negara selain zakat yang memadai, yakni kharaj dan jizyah.

Kebijakan Ali tentang zakat mengikuti kebijakan pengelolaan zakat seperti pada khalifah-khalifah sebelumnya. Bahkan Ali terkenal sangat berhati-hati dalam mengelola dan mendayagunakan dana hasil zakat. Seluruh harta yang ada di Baitul Mal selalu distribusikan untuk kepentingan umat Islam. Ia tidak pernah mengambil harta tersebut untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Ali sangat memperhatikan fakir miskin dan sangat bersimpati kepada nasib mereka. Karena beliau memandang penting zakat sebagai suatu instrumen fiskal yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan sosial dan mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat.
2.4. Pasca Khulafaur Rasyidin

Bila pada zaman Nabi dan Khulafaurrasyidin, secara konsisten pengelolaan zakat dalam wujud kelembagaan berada di bawah tanggung jawab pemerintahan, maka pada masa pasca Khulafaurrasyidin, tanggung jawab pengelolaan itu sedikit terlepas dari otoritas pemerintah. Karena rasa tanggung jawab terhadap rakyat yang semakin kurang. Bila pemerintahan Nabi dan Khulafaurrasyidin berwatak demokratis dan secara konsisten mengabdi kepada kepentingan rakyat terutama yang berada pada lapisan bawah, maka kepemimpinan pada masa sesudahnya, merupakan pemerintahan yang dibangun atas dasar kekuatan dan dipertahankan dengan sistem pewarisan yang dikembangkan. Karena pada mas pemerintahan ini
lebih merupakan pemerintahan (yang berorientasi kepada kepentingan) penguasa/kelompok, sehingga kebijakan yang diambil hanya akan mementingkan keuntungan segelintir kelompok saja.
Pemerintahan Bani Umayyah, seperti diketahui, merupakan periode pengembangbiakkan benih-benih feodalisme-nepotisme. Pola demikian sebenarnya, akar-akarnya telah tertanam pada periode Usman bin Affan. Implikasi dari perkembangan politik ini adalah bahwa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sebagai imam yang berwenang mengelola zakat, kian lama kian memudar. Dengan daya kepemimpinan yang otoriter dan gaya hidup penguasa yang serba mewah, umat semakin sulit untuk bisa diyakinkan bahwa zakat bahwa zakat yang mereka tunaikan dengan niat ikhlas karena Allah itu benar-benar dibelanjakan untuk tujuan yang dikehendaki Allah. Pada sisi lain rakyat waspada bahwa penyerahan zakat kepada pemerintahan yang dzalim bisa berarti pengakuan atas kedzaliman yang dilakukan.
Perhatian pada pendapatan non-zakat itu misalnya tergambar pada masa Al-Makmur, salah satu khalifah terkemuka Bani Abbasiyah. Pajak-pajak resmi yang terdapat pada masa Al-Makmun antara lain sedekah (termasuk zakat), Jizyah, Kharaj, pajak awak kapal dan ikan, pajak tambang galian, pajak barang yang memasuki perbatasan, pajak perniagaan dan pembuatan uang, pajak perdagangan (ekspor), dan pajak pembuatan produk. Pendapatan terbesar dari semua jenis pajak tersebut adalah Kharaj.

2.5. Zakat di Indonesia
Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat merupakan salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam serta sebagai pendanaan dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Sebelum datang penjajah di Indonesia, terdapat beberapa Kesultanan yang mencapai kejayaan berkat dukungan dana intern dari umat Islam sendiri. Misalnya, Kesultanan di Aceh, Sumatera Barat, Banten, Mataram, Demak, Gowa dan ternate. Kesultanan- kesultanan tersebut tercatat telah berhasil mendayagunakan potensi ekonomi umat dengan memperbaiki kualitas ekonomi rakyat, antara lain dengan mengatur sumber-sumber keuangan Islam seperti pendayagunaan zakat, pemeliharaan harta wakaf, wasiat, infak dan sedekah. Dana yang bersumber dari umat cukup memadai untuk memadai untuk membiayai kepentingan Islam.
Menurut Muhammad Arsyad Al-Banjari zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga harus bersifat produktif. Sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh mustahik. Zakat yang hanya konsumtif tidak akan mampu mengangkat harkat kemanusiaan dan kemiskinan. Sebab zakat yang bersifat konsumtif tidak akan membantu mereka untuk menjadi mandiri, justru mereka akan menjadi semakin malas. Karena itu, menurut Al-Banjari, pola alokasi zakat harus dibagi ke dalam tiga kategori. Pertama, bagi fakir miskin yang tidak memiliki keterampilan, maka harus diberi berupa barang atau keterampilan serta keahlian yang bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu lama dan dapat membuat mereka menjadi lebih mandiri. Kedua, bagi fakir miskin yang memiliki keterampilan, diberikan alat-alat keterampilan yang dibutuhkan oleh mereka dalam mewujudkan keterampilan dan keahlian yang mereka miliki. Ketiga, bagi fakir miskin yang telah memiliki pekerjaan, namun belum memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka harus diberi modal usaha agar mereka dapat berdagang sebagai pemasukan hidupnya.
Kalau pada masa sebelumnya kas-kas masjid yang antara lain bersumber zakat dari zakat dikelola sepenuhnya oleh umat Islam melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya dan dipergunakan untuk membantu mensejahterakan umat, maka setelah berada di bawah kendali dan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, dana-dana tersebut dimanfaatkan untuk memberikan sumbangan kepada rumah sakit Zending di Mojowarno yang pendirinya diprakarsai oleh Pendeta Johanes Kruyt (1835-1918), kas masjid di Kediri dimanfaatkan untuk membiayai sebuah asrama pelacur, dan secara rutin kas-kas masjid juga dimanfaatkan untuk membantu aktifitas Kristen. Sehingga telah terjadi penyimpangan penggunaan dana umat Islam oleh pemerintah Belanda. Selama Pemerintahan Hindia Belanda efisiensi dan efektifitas sumber-sumber keuangan Islam tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemberi zakat tidak lagi memakai jasa amil yang pernah berkedudukan di masjid, tetapi yang bersangkutan menyerahkan langsung zakat dan sumbangannya kepada pengelola keagamaan, karena takut disalah gunakan oleh pemerintahan hindia belanda.
Setelah Indonesia merdeka, seluruh potensi sumber keuangan Islam serta merta dikuasai kembali oleh umat Islam. Yusuf Wibisono, saat bertindak sebagai menteri keuangan RI, tertarik memasukkan sumber-sumber keuangan Islam sebagai salah satu komponen dalam sistem perekonomian Indonesia, mengingat besarnya potensi zakat yang dapat dikumpulkan. seseorang pakar hukum terkemuka Prof. Hazairin mengembangkan sebuah pola pemahaman yang mendukung gagasan keterlibatan negara, termasuk dengan perangkap perundangan, dalam pengelola zakat. Gagasan tersebut bagi Hazairin tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Justru, Pancasila dan UUD 1945 “merestui” pemerintahan untuk membantu memungut, mengelola dan mendayagunakan zakat bagi kepentingan kemaslahatan umat.
Banyak kemajuan yang telah dicapai dengan dana zakat tersebut, seperti bangunan masjid, mushalla, pesantren, gedung Universitas dan rumah sakit. Hanya saja hal tersebut masih amat kecil bila dibandingkan dengan potensi yang demikian besar. Mungkin apabila potensi yang tergarap dapat lebih optimal, maka infrastruktur dan segala fasilitas serta sarana dan prasarana umat akan semakin lengkap, dan umat akan menjadi lebih maju daripada saat ini.
Perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa Orde Baru. Pada tanggal 15 Juli 1968, pemerintah melalui kantor Menteri Agama, mengeluarkan peraturan nomor 4 dan nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan Kabupaten. angin segar berhembus pada era reformasi yang sedang dilakukan oleh Indonesia saat ini, dimana pada tahun 1999 keluarlah Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang dilengkapi dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 38 tahun 1999.

2.6. Perkembangan Zakat di DKI Jakarta
Momentum awal perkembangan pengelolaan zakat secara profesional di Propinsi DKI Jakarta diawali dengan Seruan Presiden melalui Surat Edaran No. B113/PRES/11/1968, serta diikuti dengan Keputusan Menteri Agama RI pada masa tersebut. Dimana seruan Presiden ini ditindaklanjuti oleh Gubernur KDKI Jakarta pada waktu Ali Sadikin untuk mendirikan Badan Amil Zakat di Wilayah DKI Jakarta dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. CB. 14/8/18/68 tentang perlunya Lembaga Amil Zakat di DKI Jakarta.
Beberapa keputusan yang mendasari pembentukan BAZIS DKI Jakarta:
a. Surat Edaran Presiden No. B.133/PRES/11/1968
b. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. CB/14/8/68
c. Instruksi Menteri Agama No. 16 tahun 1968 tentang pembinaan Zakat dan Infak/Sedekah
pada tahun 1973 melalui keputusan No.D.III/B/14/6/73 yang menyempurnakan BAZ ini menjadi Badan Amil Zakat dan Infak/Sedekah (BAZIS) DKI Jakarta, yang mengelola tidak hanya dana zakat semata, melainkan dana-dana sosial lainnya seperti infak, shadaqah, hibah, wakaf dan dana sosial lainnya, yang akan dipergunakan bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.
Didirikannya BAZIS DKI Jakarta memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Agar administrasi pengumpulan dan pendayagunaan zakat dan infak/sedekah dikelola secara lebih baik dan profesional
b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya membayar zakat dan mengeluarkan infak/sedekah sebagai tanggung jawab sosial, serta pentingnya fungsi amil sebagai pengelola dana ZIS
c. Wujud tanggung jawab pemerintah sebagai bagian dari konsepsi integral dalam merealisasikan Pancasila khususnya Sila kelima dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34.
Tugas pokok dan fungsi BAZIS DKI Jakarta ditetapkan sebagai berikut:
a. Melaksanakan pengumpulan segala macam zakat dan infak/sedekah dari masyarakat
b. Mendayagunakan hasil pengumpulan zakat dan infak/sedekah tersebut kepada mustahik sesuai dengan hukumnya
c. Penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan hasil pengumpulan ZIS
d. Pembinaan pemanfaatan pendayagunaan ZIS agar lebih produktif dan terarah……..dll

ZAKAT DAN KEMISKINAN

ZAKAT DAN KEMISKINAN

Nabi Muhammad saw bersabda dalam sebuah haditsnya:
“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan yang kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih”.
Berdasarkan hadits di atas terlihat bahwa kewajiban zakat yang telah diwajibkan kepada kaum muslimin yang memiliki kemampuan –dalam hal harta kekayaan- untuk diberikan sebahagiannya kepada kaum fakir miskin. Dikarenakan ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat.

4.1. Kemiskinan Dalam Berbagai Aspek
4.1.1. Definisi Kemiskinan
Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, namun lebih banyak terjadi pada negara-negara berkembang. Sehingga secara umum kemiskinan setidaknya dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu pertama, kemiskinan absolut, dimana dengan pendekatan ini diidentifikasikan banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. dimana diperhitungkan berdasarkan standar hidup minimal suatu negara, standar hidup minimal ini dapat berbeda dari suatu negara dengan negara lain. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. kemiskinan relatif mempunyai keterkaitan yang erat dengan permasalahan distribusi pendapatan, dan kemiskinan relatif inilah yang cukup banyak di negara-negara maju. (Sumodiningrat et.al: 1999).
Kemiskinan dalam pengertian konvensional pada umumnya pendapatan (income) suatu komunitas yang berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Menurut Max-Neef et. al, sekurang-kurangnya ada 6 macam kemiskinan yang ditanggung komunitas, yaitu :
1. Kemiskinan sub-sistensi penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal.
2. Kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah.
3. Kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan.
4. Kemiskinan partisipasi , tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas.
5. Kemiskinan identitas, terbatasnya perbauran antar kelompok sosial, terfragmentasi.
6. Kemiskinan kebebasan, stres, rasa tidak berdaya, tidak aman baik di tingkat pribadi maupun komunitas.
kemiskinan tidak hanya terkait dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material dasar, tetapi kemiskinan juga terkait erat dengan berbagai dimensi lain kehidupan manusia, misalnya kesehatan, pendidikan, jaminan masa depan, dan peranan sosial. Oleh sebab itu, kemiskinan hanya dapat dipahami secara utuh apabila dimensi-dimensi lain dari kehidupan manusia juga diperhitungkan. Dalam konteks pengertian Lewis, kemiskinan adalah ketidakcukupan seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya, seperti pangan, sandang, dan papan untuk kelangsungan hidup dan meningkatkan posisi sosial-ekonominya.
Lebih lanjut ada beberapa pola kemiskinan yang patut dicatat. Pertama, dari pola waktunya, kemiskinan di suatu daerah dapat digolongkan sebagai persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-termurun. Pola kedua adalah cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti sering dijumpai pada kasus petani tanaman pangan. Pola keempat adalah accidental poverty, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu, namun sifatnya sangat sementara dan apabila dapat ditangani secara cepat, maka tidak akan menjadi permasalahan yang berarti (Sumodiningrat et.al: 1999).
Dalam sudut pandang Islam, kemiskinan terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu:
1. Miskin Iman,
Yang dimaksud dari miskin Iman adalah orang yang jiwanya tidak ada kontak atau hubungan dengan Allah, atau jika ada hubungan pun terlalu tipis, yaitu hanya ingat pada Allah saat susah saja. Jadi bila orang jiwanya sudah tidak ada kontak dengan Allah, maka artinya dia sudah tidak memberi Kasih Sayang atau Cinta kepada Allah.
2. Miskin Ilmu
Manusia kalau ingin hidup, berkemajuan di bidang ekonomi, di bidang sains dan teknologi, dan di bidang yang lain maka mesti ada ilmu. Jadi miskin Ilmu ini menjadi penyebab yang kedua mengapa manusia mengalami kesusahan, miskin dan tidak tahu cara menyelesaikan masalah hidup. Saat ini etos kerja umat muslim sangat rendah, mereka enggan untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah, padahal wahyu yang diturunkan Allah pertama kali adalah perintah untuk membaca. Jadi agar kita sebagai umat muslim tidak tertinggal dengan Negara-negara maju maka kita harus meningkatkan membaca.
3. Miskin Harta.
Miskin harta adalah hasil dari manusia yang sudah tidak ada kontak dengan Allah dan buah dari manusia yang tidak ada ilmu. Ada dua faktor penyebab seseorang atau kelompok orang masuk ke dalam kemiskinan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Islam memandang baik fakir maupun miskin sama-sama harus dibantu terlepas dari apapun definisinya secara bahasa. Fakir dalam perspektif Islam adalah suatu keadaan yang serba kekurangan dan tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Sedangkan miskin adalah keadaan dimana seseorang sudah bekerja, tetapi masih belum mencukupi kebutuhan hidupnya. Banyak kejahatan dimana-mana terjadi diakibatkan oleh faktor ekonomi.

Maka dari itu Rasulullah saw sangat memperhatikan permasalahan ini, sehingga beliau dalam pengelolaan keuangan negara menggunakan prinsip langsung menyalurkan semua dana yang dimiliki kepada para mustahik sampai habis tanpa menyisakannya. Kebijakan anti kemiskinan pun turut dianut oleh para khulafaur rasyidin yang merupakan penerus perjuangan Rasulullah saw, sehingga pengelolaan dan pendayagunaan zakat pada masa tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat.
4.1.2. Penyebab Kemiskinan
Tercatat ada tiga macam pendekatan yang mencoba menjelaskan mengenai sebab-sebab kemiskinan, yakni system approach, decision-making model, dan structural approach. Pendekatan pertama lebih menekankan pada adanya keterbatasan pada aspek-aspek geografi, ekologi, teknologi, dan demografi. Sementara pendekatan kedua menekankan pada kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sebagian warga masyarakat dalam merespon sumber-sumber daya ekonomi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Dengan kata lain, pendekatan ini melihat bahwa sebagian warga masyarakat kurang memiliki kemampuan inovasi atau tidak memiliki empati dan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) untuk mengelola secara lebih baik, efisien, dan efektif unit-unit usaha yang mereka miliki atau kuasai, kurang mempunyai kemampuan untuk memperbarui teknologi serta menciptakan dan memperluas pasar komoditi.
Sedangkan pendekatan ketiga melihat bahwa kemiskinan itu terjadi karena adanya ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan faktor-faktor produksi, seperti tanah, teknologi, dan bentuk kapital lainnya. Dalam kamus ilmu sosial di Indonesia, kemiskinan ini dikenal dengan istilah "kemiskinan struktural", kemiskinan yang diderita suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak memberi peluang untuk bisa terlibat dalam menggunakan sumber-sumber daya ekonomi atau kapital lainnya, seperti organisasi dan pengetahuan.

Sementara menurut Sharp (1996 dalam Kuncoro: 1997) Setelah melakukan identifikasi penyebab kemiskinan dari segi ekonomi. Pertama, kemiskinan secara mikro lahir karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, adanya sekelompok orang yang memonopoli kepemilikan atas sumber daya dapat mengakibatkan munculnya kemiskinan. Kedua, kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat bahwa kekurangan orang miskin untuk maju adalah karena mereka tidak memiliki keilmuan, pengetahuan dan keahlian seperti yang dimiliki oleh orang yang kaya. Ketiga, kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan akses dalam modal, hal ini yang seringkali menjadi ketakutan orang apabila hendak berwirausaha yaitu keterbatasan modal, sementara di sisi lain ada sekelompok orang yang mampu memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan yang ada.
suatu negara miskin disebabkan oleh kondisi dimana negara tersebut adalah miskin, karena memiliki tiga hal yang menjadi penyebab kemiskinan, apabila suatu negara ingin melepaskan diri dari jerat lingkaran setan kemiskinan yang ada, maka haruslah memotong tiga penyebab kemiskinan yang ada.
Kemiskinan banyak diihubungkan dengan:
• penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
• penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
• penyebab sub-budaya ("subcultural"), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
• penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
• penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
4.1.3. Ukuran Kemiskinan
Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri atas dua unsur, yaitu: pertama, pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan dasar lainnya. Kedua, jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan.
Selain garis kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ada garis kemiskinan lain yang dikenal yaitu garis kemiskinan yang disusun oleh Profesor Sajogyo dan garis kemiskinan yang disusun oleh Profesor Hendra Esmara. Profesor Sajogyo menggunakan suatu garis dan batas kemiskinan yang didasarkan atas harga beras. Berdasarkan kriteria tersebut, Sajogyo membedakan masyarakat ke dalam beberapa kelompok: (1) Sangat miskin; (2) Miskin; (3) Hampir Cukup; (4) Cukup. (Sumodinigrat: 1999). Ukuran kemiskinan Sajogyo banyak mendapat kritikan karena: pertama, karena hanya mengandalkan ukuran pada satu harga saja –yaitu harga beras-. Kedua, kendati beras tetap menjadi makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. ada satu benang merah yang dapat ditarik, yaitu kemiskinan absolut adalah suatu garis atau batas kemiskinan yang dihitung dari kebutuhan pokok minimum yang harus dipenuhinya, baik yang kebutuhan makanan maupun non makanan.
4.1.4. Kemiskinan di Indonesia

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, diyakini berakibat buruk bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Sampai dengan tahun 1996, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan. Penurunan ini tidak hanya terlihat dari jumlah absolutnya, tetapi lebih dari itu persentase penduduk miskin juga selalu mengalami penurunan. Dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan agar permasalahan kemiskinan ini dapat terselesaikan, antara lain dengan kebijakan (1) Inpres Desa Tertinggal (IDT); (2) Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikeluarkan pada saat krisis. Namun semuanya masih belum dapat menyelesaikan permasalahan ini.
Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dijabarkan dalam tiga program utama, yaitu penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin, pengembangan sistem jaminan sosial, serta pengembangan budaya usaha masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan yang selama ini terjadi memperlihatkan beberapa kekeliruan paradigmatik, antara lain pertama, masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional. Kedua, lebih bernuansa karitatif (kemurahan hati) ketimbang produktivitas. Ketiga, memposisikan masyarakat miskin sebagai objek daripada subjek. Keempat, pemerintah masih bertindak sebagai penguasa daripada fasilitator.
4.1.5 Solusi Kemiskinan
Dalam memperbaiki kondisi ketimpangan distribusi pendapatan serta menanggulangi kemiskinan ada beberapa pilihan kebijakan yang dilakukan oleh negara, yaitu: (Todaro, 2000)
1. Perbaikan distribusi pendapatan fungsional melalui serangkaian kebijakan yang khusus dirancang untuk mengubah harga-harga faktor produksi. Sehingga terdapatnya harga-harga faktor produksi yang terjangkau oleh semua kelompok dan lapisan masyarakat
2. Perbaikan distribusi pendapatan melalui redistribusi progresif kepemilikan aset-aset.
3. Pengalihan sebagian pendapatan golongan atas ke golongan bawah melalui penerapan pajak pendapatan dan kekayaan yang progresif.
4. Peningkatan ukuran distribusi kelompok penduduk termiskin melalui pembayaran transfer secara langsung dan penyediaan berbagai barang dan jasa konsumsi atas tanggungan pemerintah.
Sementara dalam Islam terdapat beberapa langkah taktis hasil penelitian Yusuf Qardhawi (1995) dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan:
a. Menggalakkan kerja di kalangan kaum miskin, baik dengan menyemangati maupun dengan cara memberikan lapangan pekerjaan. Kaum miskin harus terus ditingkatkan etos dan semangat kerjanya
b. Mengusahakan jaminan dari kerabat yang kaya, dimana mereka akan turut membantu kerabatnya yang miskin.
c. Mengoptimalkan pemungutan dan pendistribusian zakat, agar zakat mampu lebih berdayaguna dalam perekonomian.
d. Jaminan dari perbendaharaan negara (baitul maal)
e. Mewajibkan beberapa pemungutan lain yang dilakukan di luar kewajiban zakat untuk kaum muslim
f. Menganjurkan sedekah yang sifatnya sukarela
Dari keenam langkah taktis hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi, dirumuskan oleh Djamal Doa (2001) menjadi tiga kewajiban besar:
a. Kewajiban setiap individu yang tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha, dimana etos kerja yang tinggi sangat disukai.
b. Kewajiban kekerabatan yang tercermin dalam jaminan antar satu rumpun keluarga
c. Kewajiban masyarakat dan pemerintah untuk menyediakan dana jaminan sosial yang diperoleh melalui zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, dan lainnya.
Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh langkah-langkah dan pendekatan-pendekatan sebagai berikut (Qadir, 2001):
1. Pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa: sedekah biasa (tatawwu’) dari orang-orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang betul-betul tidak produktif lagi. Pendekatan ini bersifat jangka pendek dan temporer, yaitu memberikan bantuan yang langsung dirasakan oleh kaum fakir miskin. Bentuk bantuan ini misalkan dengan pemberian sembako kepada fakir miskin, dimana bantuan tersebut langsung dapat dinikmati.
2. Pendekatan struktural, model pendekatan ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Sehingga pendekatan ini sifatnya jangka panjang dan lebih sistematis dan terencana, namun pengaruhnya tidak bisa langsung dirasakan. Bentuk bantuan pendekatan struktural misalkan adalah bantuan modal produktif atau pelatihan dan kursus yang dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka. Model pendekatan ini berusahan untuk memotong lingkaran setan kemiskinan.
Ada beberapa hal yang menjadi kerangka kebijaksanaan dalam pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan (Ahmad: 1998):
a. Pemberdayaan usaha yang produktif
b. Pengadopsian strategi pertumbuhan yang berorientasikan Islam
c. Peraturan tentang praktek-praktek bisnis
d. Kesempatan yang adil
e. Hak milik dan kewajiban terhadap harta kekayaan dalam Islam
f. Hukum-hukum warisan
g. Faktor kemitraan dan fungsi pemerataan pendapatan
h. Pemberdayaan pemberian sukarela bagi kesejahteraan fakir miskin
i. Kebijakan fiskal dan moneter
j. Sistem jaminan sosial Islam

4.2. Zakat dan Kemiskinan
Zakat bisa mengentaskan kemiskinan dengan cara pendaya gunaan zakat yang produktif, tepat sasaran dan berkelanjutan, zakat akan mampu mengubah kaum dhuafa (mustahik) menjadi muzakki di masa mendatang. Orang bias mienjadi miskin, karena Pertama, kemiskinan alamiah, yakni karena kondisi alami seseorang seperti misalnya cacat mental atau fisik, usia lanjut, sehingga tidak mampu bekerja dan lain-lain. Kedua, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan dipicu oleh lemahnya dan rendahnya etos dan semangat kerja, sikap hidup yang fatalis, salah dalam memahami makna rizki dimana menurut mereka rizki sudah ditetapkan oleh Allah SWT sehingga tidak perlu dicari. Ketiga, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem yang digunakan untuk mengatur urusan rakyat.
Mengatasi kemiskinan dapat diatasi dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang berpunya (ahl-aghniya) terhadap kaum fakir, miskin, dhuafa dan mustadhafin, serta kesadaran Salah satu bentuk kepedulian ahl-aghniya adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat adalah infaq atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang shadaqah adalah pembelanjaan yang bersifat sunnah. Keduanya adalah bagian dari ibadah. Tapi dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan salah satu bentuk distribusi kekayaan (tauzi'u al-tsarwah) di antara manusia.untuk meningkatkan kualitas diri, etos kerja dan sikap optimisme terhadap perubahan kehidupan.
Seiring dengan perjalanan waktu, fungsi dan peranan zakat dalam perekonomian mulai termarginalkan dan hanya dianggap sebagai ibadah ritual semata, sehingga telah terjadi disfungsi terhadap fungsi zakat sebagai suatu jaminan sosial, akhirnya zakat hanya bersifat sebagai kewajiban dan tidak ada rasa empati dan solidaritas sosial untuk membantu sesamanya. Karena lambat laun zakat telah berubah menjadi semacam aktivitas kesementaraan (temporary action), yang dipungut dalam waktu bersamaan dengan zakat fitrah.
Ada beberapa kemungkinan yang membuat ketidakefektifan zakat dalam memberantas kemiskinan di Indoneisa. Pertama, jumlah orang miskin terlalu banyak. Kedua, dana zakat yang terhimpun masih sangat kecil bila dibandingkan dengan potensinya sehingga tidak signifikan, baik karena kemampuan maupun kemauan umat Islam yang belum memadai.Ketiga, golongan penerima zakat bukan hanya fakir dan miskin, melainkan ada enam golongan lagi yang berhak menerima zakat. Keempat, manajemen pendayagunaan belum sempurna atau klop dengan substansi masalah atau akar kemiskinan.
Beberapa bentuk pemberian zakat berdasarkan tipologi orang miskin dalam tiga golongan, yaitu (Qadir, 2001):
1. Golongan yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk berusaha karena beberapa faktor usia (lansia) atau karena cacat jasmani, maka cara pengentasannya adalah dengan memberikan jaminan hidup secara rutin dari dana zakat, bantuan zakat dalam bentuk konsumtif.
2. Mereka yang tergolong masih sehat fisik jasmani, tetapi tidak memiliki keterampilan dan keahlian apa pun.
3. Mereka miskin karena suatu hal yang disebabkan terjadi musibah yang menghilangkan harta benda yang mereka miliki, sedangkan fisik dan mentalnya masih potensial untuk bekerja dan berusaha, tetapi tidak memiliki modal untuk berwirausaha, maka langkah pengentasannya adalah memberikan pinjaman modal usaha dari dana zakat.

Kombinasi di atas melahirkan Sen poverty index.
S = H [I + (1-I) Gini]..............................................................(2.28)
Dimana:
H adalah poverty headcount ratio
I adalah income gap ratio
Gini adalah koefisien gini yang mengukur ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Apabila salah satu dari faktor-faktor ini naik, maka tingkat kemiskinan bertambah besar. Dari persamaan (2.28) merefleksikan tingkat kesenjangan dan kemiskinan di suatu negara. Sen poverty index berbanding lurus dengan poverty headcount ratio, jumlah rata-rata defisit pendapatan dari orang miskin sebagai suatu persentase dari suatu garis kemiskinan dan juga koefisien Gini.
Berkaitan dengan adanya zakat, maka secara matematis dapat dimodifikasi persamaan yang baru, yaitu:
S = H [(I-Z) + (1-I+Z) Gini]..........................................................(2.29)
Dimana Z adalah zakat.

4.3.Zakat dan Pemerataan Pendapatan
Sen poverty index yang dimodifikasi kembali oleh Susanto (2002) dengan menambahkan unsur zakat di dalamnya menggambarkan bahwa zakat dapat pula dipergunakan sebagai salah satu instrumen dalam memeratakan kesenjangan yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan zakat. Kewajiban membayar zakat merupakan suatu bentuk sistem jaminan sosial yang pertama kali ada di dunia. Karena di Barat hal ini baru muncul pada tahun 1941 yang dipelopori oleh Amerika dan Inggris (Qadir, 2001).
Pada saat zakat ini dapat dikelola dengan baik fungsi pemerataan pendapatan yang dilakukannya sangat berhasil. Hal ini terbukti pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis, dimana pada masa beliau adalah masa kejayaan dan keemasan pengelolaan zakat. Pada masa tersebut akibat pengelolaan zakat yang profesional, akuntabel, dan transparan, maka menghasilkan suatu kesulitan pada Umar bin Abdul Azis, namun kesulitan yang didapat bukanlah kesulitan yang bermuara pada keburukan melainkan bermuara pada kebaikan.

Jumat, 03 September 2010

PERAN ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN

PERAN ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN

5.1. Efek Multiplier Zakat

Pelaksanaan ibadah zakat bila dilakukan secara sistematis dan terorganisir akan memberikan efek multiplier yang tidak sedikit terhadap peningkatan pendapatan, hal ini seperti digambarkan pada Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 261,
•                          
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS 2: 261)
“Dari Ibnu Abbas ra meriwayatkan dari Rasulullah saw, beliau bersabda menyampaikan apa yang diterimanya dari Tuhannya Allah azza wa jalla. “Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskannya; barangsiapa berniat melakukan kebaikan dan tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatat di sisi-Nya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat melakukan kebaikan lalu ia benar-benar melakukannya maka Allah akan mencatat di sisi-Nya sepuluh kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat bahkan masih dilipatgandakannya lagi. Jika ia berniat melakukan keburuhakn dan tidak jadi melakukan maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan. Dan jika ia berniat melakukan keburukan lalu ia benar-benar melakukannya, maka Allah hanya mencatat di sisi-Nya satu keburukan”” (HR Bukhari dan Muslim).

Gambar 5.1.
Efek Multiplier Zakat dalam Perekonomian

Adapun teori dan konsep di atas dapat ditulis secara matematis sebagai berikut:
Asumsi : perekonomian tiga sektor
Dalam perekonomian tiga sektor keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila penawaran agregat adalah sama dengan permintaan agregat.
Penawaran agregat = permintaan agregat
Atau Y = C + I + G
Sedangkan ditinjau dari aliran pendapatan, dalam perekonomian tiga sektor berlaku kesamaan berikut:
Y = C + S + T
Dengan demikian pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan:
C + I + G = C + S + T
Apabila C dikurangi dari setiap ruas, maka:
I + G = S + T
Dalam perekonomian tiga sektor I dan G adalah bocoran dari sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S + T adalah suntikan. Dengan demikian dalam keseimbangan ekonomi tiga sektor juga berlaku keadaan: bocoran = suntikan. Sebagai kesimpulan dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan sebagai berikut:
i. Y = C + I + G
ii. I + G = S + T
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model yang dikembangkan oleh Metwally (1993):
Y = C + I + G

Dimana:
I = Io
G = Go
C = a + b (βY – αY) + δ[(1 – β)Y + αY] + μt
Sehingga:
Y = a + b (βY – αY) + δ[(1 – β)Y + αY] + Io + Go + μt
Y = a + bβY – bαY + δ (1 – β)Y – δαY + Io + Go + μt
Y – Y ( b (β + α) – δ [(1 – β) + α]) = a + Io + Go + μt
Bila diasumsikan
A = a + Io + Go + μt
Maka; Y ( 1 – [ b ( β + α) – δ [ (1 – β) + α] = A

Maka multiplier zakat-pendapatan adalah:

diasumsikan bahwa:
Z1 = b( β + α )
Z2 = δ [ (1 – β) + α]
Maka multiplier zakat pendapatan adalah:

Dimana:
Z1 adalah kecenderungan mengkonsumsi muzakki
βY – αY adalah pendapatan bersih muzakki yang didapat dari pendapatan kotor muzakki dikurangi dengan pengeluaran untuk zakat.
Z2 adalah kecenderungan mengkonsumsi mustahik
(1 – β)Y adalah pendapatan orang yang menerima zakat (mustahik) yaitu pendapatan yang didapat oleh mereka ditambah dengan zakat yang mereka terima
αY adalah fungsi dari zakat

5.2. Analisis Pendapatan Nasional
Eko Supriyanto (2005) melakukan analisis pendapatan nasional dengan memasukkan unsur zakat di dalamnya, dia membagi analisis tersebut pada tiga jenis perekonomian, yaitu: perekonomian dua sektor, perekonomian tiga sektor dan perekonomian empat sektor. Namun yang akan dijelaskan pada penelitian ini hanyalah perekonomian tiga sektor.
Analisis pendapatan nasional pada perekonomian tiga sektor membagi aktivitas perekonomian ke dalam tiga pelaku utama dalam perekonomian, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah. Dengan adanya campur tangan pemerintah melalui pengeluaran konsumsinya, sisi pengeluaran dalam perekonomian terdiri dari pengeluaran rumah tangga, pengeluaran perusahaan, dan pengeluaran dari sektor pemerintah. Kemudian pada sisi pendapatan menggambarkan pendistribusian pendapatan oleh rumah tangga untuk pengeluaran konsumsi, pengeluaran untuk membayar pajak kepada pemerintah, dan sisanya ditabung.
Pada sisi pengeluaran, pengeluaran yang berasal dari sektor rumah tangga adalah berupa pengeluaran konsumsi rumah tangga (C), pengeluaran perusahaan (I), dan pengeluaran pemerintah (G). Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:
E = C + I + G...................................................................(5.1)
Kemudian untuk sisi pendapatan, pendapatan masyarakat didistribusikan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga (C), untuk membayar pajak (Tx), dan sisanya untuk tabungan (S), apabila pemerintah memberikan subsidi atau tunjangan lainnya (Tr) kepada sektor rumah tangga. Hal ini akan menambah pendapatan masyarakat, dengan demikian pada sisi pendapatan (Y) dapat ditulis secara matematis sebagai berikut:
Y = C + Tx – S – Tr...........................................................(5.2)
Pendapatan akan berada dalam kondisi keseimbangan apabila pendapatan yang diperoleh masyarakat sama dengan pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam perekonomian tersebut, secara matematis:
Y = E
Y = C + I + G......................................................................(5.3)
Untuk menentukan keseimbangan adalah dengan menyamakan antara komponen pendapatan dengan komponen pengeluaran.
E = C + Tx + S – T.................................................................(5.4)
Y = C + I + G
Kondisi keseimbangan terjadi jka: Y = E
C + I + G = C + Tx + S – Tr...................................................(5.5)
I + G = Tx + S – Tr

Atau:
S + Tx = I + G + Tr.................................................................(5.6)
Persamaan (2.6) di atas menunjukkan syarat keseimbangan pada perekonomian tiga sektor menjadi:
S – I = G – Tx + Tr
Pada sisi kiri (S - I) disebut dengan istilah surplus sektor swasta dan pada bagian sisi kanan (G – Tx + Tr) disebut dengan defisit anggaran belanja. Pengeluaran konsumsi rumah tangga diasumsikan berhubungan secara proporsional dengan pendapatan sesuai dengan teori Keynes, atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:
C = a + bYd
Dimana:
a = besarnya konsumsi otonom
b = MPC
Yd = Pendapatan siap pakai
Atau:
Yd = Y – Tx + Tr
Kemudian untuk pengeluaran sektor perusahaan dan pengeluaran sektor pemerintah diperlakukan sebagai variabel eksogen. Kemudian pajak yang ditarik pemerintah dibagi dua menjadi:
Pajak lump-sump : Tx = Txo
Pajak proporsional : Tx = tY
Dimana: t adalah tarif pajak marginal

Perekonomian dalam keadaan seimbang bila:
Y = C + I + G
Maka:
Y = a + b(Y – Tx + Tr) + I + G...................................................(5.7)
Y = a + bY – bTx + bTr + I + G..................................................(5.8)
Y – bY = a – bTx + bTr + I + G..................................................(5.9)
(1-b)Y = a – bTx + bTr + I + G...................................................(5.10)

persamaan (2.11) di atas dapat dijadikan persamaan berikut:

Efek multiplier (efek pengganda) dari masing-masing variabel adalah:
Multiplier investasi:

Multiplier pengeluaran pemerintah:

Multiplier pajak:

Multiplier transfer:

Dalam ekonomi Islam, perhitungan tersebut masih harus ditambah dengan perhitungan zakat dan infak/shadaqah.
C1 = a + b[Y – Tx + bTr – (zY + fY)]..........................................(5.17)
= a + bY – bTx + bTr – bzY – bfY..........................................(5.18)
jika Y = C1 + C2 + Io + Go..................................................................(5.19)
dan C2 = zY + fY
maka
Y = a + bY – bTx + bTr – bzY – bfY + Io + Go + zY + fY...........(5.20)

Dengan demikian efek multiplier dari masing-masing variabel menjadi:
Multiplier investasi:

Multiplier pengeluaran pemerintah:

Multiplier pajak:

Multiplier pembayaran transfer:

5.3. Konsumsi Agregat dalam Ekonomi Islam
Metwally (1993) melakukan pembahasan mengenai fungsi konsumsi yang dilakukan dalam suatu perekonomian Islami. Dimana beliau mengajukan empat hipotesis yang teoritis:
a. The Absolute-Income Hypothesis (AIH)
Berdasarkan hipotesis ini, konsumsi pada periode t tergantung kepada pendapatan yang siap dibelanjakan pada periode yang sama, sehingga apabila pendapatan naik maka konsumsi akan naik pula meskipun besarannya tidak sebesar kenaikan pendapatan.
Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah:
- Zakat tidak hanya dikenakan kepada aset yang dapat tumbuh dan berkembang saja, namun kepada semua jenis pendapatan.
- Jumlah mustahik sangat kecil
- Zakat diasumsikan dikumpulkan pada semua kondisi tidak terpengaruh kondisi perekonomian suatu negara selama memenuhi nisab
- Kecenderungan mengkonsumsi mustahik lebih besar daripada yang muzakki.
- Untuk melakukan pengukuran pada fungsi non-linear, dibutuhkan banyak observasi
- Seorang muslim mempunyai keimanan yang taat, sehingga tidak akan mencoba untuk menghindari membayar zakat
Dalam hipotesis ini digunakan dua pendekatan yaitu:
 Fungsi konsumsi linear
Dalam ekonomi konvensional fungsi konsumsi adalah:
C = a + bY.........................................................................................(5.26)
Dimana:
C = konsumsi
Y = pendapatan
a dan b konstan, dimana: a > 0; 0 < b < 1 dalam perekonomian Islami, jumlah zakat yang diberikan adalah: Z= αY..................................................................................................(5.27) Dimana:0 < α < 1 Jika bY adalah MPC muzakki, maka (1-β)Y adalah pendapatan mustahik dimana:0 < β < 1 jika δ adalah MPC mustahik, maka 0 < b < δ < 1 sehingga fungsi konsumsi dalam suatu perekonomian Islami menjadi: C = a + b(βY – αY) + δ[(1- β)Y + αY)].................................................(5.28)  Fungsi konsumsi non-linear Asumsi dari fungsi ini adalah: - pada Y = 0; C = 0 - > 0, tetapi, ( ) < 0 - > 0, tetapi ( ) < 0 Fungsi konsumsi menjadi: C = a + gYb Dimana: a > 0, g > 0, 0 < b <1 Dalam perekonomian Islami, kita mempunyai: C = a + g (β – α)Yb + g(1- β + α) Yδ....................................................(5.29) Fungsi konsumsi di atas menjadi: C = g (1-α-β) [δ(δ-1)Yδ-2 – b(b-1)Yb-2] > 0...........................................(5.30)

b. The Relative Income Hypothesis (RIH)
Berdasarkan hipotesis ini, konsumsi saat ini adalah fungsi tidak hanya pendapatan siap dibelanjakan saat ini saja, tetapi juga pendapatan masa lalu. Jika pendapatan menurun secara relatif terhadap masa lalu, individu tidak akan secara langsung mengorbankan konsumsinya. Konsumen hanya akan melakukan penyesuaian yang kecil atas penurunan pendapatan yang mereka terima. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:
Y = pendapatan siap dibelanjakan saat ini
Y = pendapatan terendah (peak income)
C = konsumsi
Sehingga:
C = (c + b) Y + bY.....................................................................(5.31)
Pada saat Y = Y
= = c .............................................................................(5.32)
ketika Y < Y, didapatkan C = a + bY, dimana a adalah konstan Ini adalah fungsi konsumsi jangka pendek. Hubungan antara konsumsi dengan pendapatan adalah: = a + b.................................................................................(5.33) dimana S adalah tabungan, persamaan diatas menjadi: = 1- [ a + b] .......................................................................(5.34) c. The Permanent Income Hypothesis (PIH) Berdasarkan hipotesis ini, masyarakat mendasarkan prilaku konsumsinya kepada kesempatan konsumsi permanen atau jangka panjang, bukan kepada pendapatan saat ini. Harus dibuat suatu pembedaan antara pendapatan permanen (Yp) dan pendapatan transisi (YT). Pendapatan permanen adalah pendapatan dimana rumah tangga mengharapkan untuk memperoleh sejumlah tambahan setiap tahunnya. Sementara pendapatan transisi meliputi tambahan yang tidak diperkirakan atau tambahan dari pendapatan permanen. Secara matematis hal ini dapat dituliskan sebagai berikut: Y = YP + YT ...........................................................................(5.35) C = CP + CT............................................................................(5.36) CP = cYP ..................................................................................(5.37) Pendapatan permanen bisa didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang dari pendapatan saat ini dan pendapatan masa lalu: YP = W0Y + W1Y-1 +W2Y-2 +...+ WnY-n ....................................(5.38) Dimana: 0 < Wi < 1 W0 > W1 > W2 ...> Wn
CP = cYP = cW0 + cW1Y-1 +....+ cWn Y-n .......................................(5.39)
MPC pada jangka pendek (cW0) harus lebih rendah dari MPC jangka panjang, sehingga:
C > cW0 ........................................................................................(5.40)
Dalam perekonomian Islami, prilaku konsumsi mendasarkan atas the permanent income hypothesis, rasio antara konsumsi permanen dengan pendapatan permanen harus sama semua tingkat pendapatan. Konsumsi permanen agregat tidak akan terpengaruh oleh redistribusi pendapatan dalam suatu negara Islam.
d. The Life-Cycle Hypothesis (LCH)
Menurut hipotesis ini, konsumsi tidak hanya tergantung oleh pendapatan rumah tangga saat ini, akan tetapi tetapi juga tergantung kepada kekayaan dan ekspetasi pendapatan di masa yang akan datang. Fungsi konsumsi dapat dituliskan sebagai berikut:
U = U(C1, C2, ..., Ct).............................................................(5.41)
Ct = aAt-1 + bYt + cYet...........................................................(5.42)
Dimana A merupakan kekayaan dan Ye adalah nilai sekarang (present value) dari ekspetasi pendapatan di masa yang akan datang.
Ct = a1 At-1 + a2 Yt ........................................................................(5.43)
Sebagaimana pada the permanent income hypothesis, redistribusi pendapatan kepada masyarakat miskin tidak mempunyai pengaruh yang substansial kepada jumlah pengeluaran konsumsi agregat. Dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai pernyataan di atas efek distribusi yang dilakukan dalam prinsip Islam tergantung pada prilaku konsumsi masyarakat.

5.4. Efek Zakat terhadap Investasi
Sudah sangat jelas bahwa investasi dalam suatu sistem ekonomi Islam adalah fungsi dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Tingkat keuntungan yang diharapkan sangat tergantung dari besarnya bagi hasil antara investor dan penyedia dana melalui kerjasama dan atau pembiayaan.

Dalam persamaan matematis hal ini dapat dituliskan sebagai berikut:
Φ (r, ZA, Zπ, μ).............................................. (5.61)
dan,

dimana:
I = permintaan investasi
r = tingkat keuntungan yang diharapkan
SI = pembagian hasil bagi investor
SF = pembagian hasil bagi rekan bisnis
ZA = besaran zakat atas dana yang menganggur (memiliki potensi untuk
berkembang)
Zπ = besaran zakat dari keuntungan investasi
μ = besaran pajak selain zakat atas dana yang menganggur
Karena ZA = ZA dan Zπ = Z π (persentase zakat tetap) persamaan (5.61) dapat dituliskan sebagai:
I = ψ (r, μ)....................................................................(5.63)
Dimana:

Berdasarkan persamaan (5.63), maka permintaan investasi dalam ekonomi Islam akan meningkat jika:
1. Tingkat keuntungan yang diharapkan meningkat
2. Tingkat persentase pajak atas aset yang menganggur meningkat

Persentase zakat atas aset yang menganggur (namun berpotensi untuk berkembang) dan keuntungan dari investasi, dapat dituliskan sebagai berikut:
Jika: r = tingkat keuntungan yang diharapkan
π = total keuntungan yang diharapkan
I = total jumlah yang diinvestasikan
A = tingkat persentase zakat atas aset yang menganggur
Zπ = tingkat persentase zakat atas keuntungan
e = tingkat keuntungan bersih yang diharapkan setelah zakat
g = tingkat keuntungan efektif bersih yang diharapkan
sehingga dapat dituliskan:

Karena dalam sistem ekonomi Islam, peminjaman menggunakan bunga dilarang, maka alternatif untuk investasi riel adalah menyimpan dana. Zakat akan dikenakan atas pajak ini dengan persentase ZA.

ZAKAT DAN KEMISKINAN

SUMBER-SUMBER ZAKAT

Secara garis besar macam zakat terbagi dua yaitu zakat fitrah yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan dan zakat maal atau zakat harta yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki berdasarkan persyaratan tertentu.
3.1. Zakat Fitrah
3.1.1. Pengertian Zakat Fitrah.
Dilihat dari segi kebahasaan, kata zakat fitrah bermakna, membersihkan jiwa atau diri dengan cara mengeluarkan harta dan diberikan pada mereka yang sangat memerlukan harta tersebut. Zakat fitrah menjadi suatu rangkaian ibadah dengan puasa di bulan Ramadhan, karena diharapkan setelah bulan Ramadhan orang beriman akan kembali fitrah tidak hanya hatinya melainkan juga hartanya.
Sedang menurut istilah dalam syari’ah Islam, zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok sebesar ± 1 sha (atau setara dengan 2,5 kg), atau nilainya yang sepadan dengan jumlah tersebut, dan didistribusikan kepada mereka yang memerlukannya, untuk membersihkan diri atau jiwa yang mengeluarkannya. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan adalah tergantung kepada kebiasaan suatu daerah atau kebiasan seseorang yang dapat berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya.
Pensyari’atan zakat fitrah yang merupakan sarana pembersihan jiwa atau diri bagi seorang insan beriman yang berpuasa di bulan Ramadhan relevan dengan paradigma Islam tentang hak pemakaian dan konsumsi terhadap sesuatu hasil usaha dari karunia Allah yang telah diberikan selama 1 tahun serta untuk membersihkan harta dari terdapatnya hak orang lain yang membutuhkan serta adanya hak orang lain yang tidak sengaja terampas haknya oleh kita. Hal inilah yang secara tersirat terdapat dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-19 yang berbunyi :
     
“Dan dalam harta mereka terhadap hak bagi orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta”.( QS Adz-Dzariyat: 19)
Anjuran sadaqah itu sifatnya tidak mengikat, sebab tujuan anjuran bersadaqah adalah untuk kemaslahatan dan tidak memacu kemudharatan. Zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin adalah untuk memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka dapat pula ikut merayakan dan menikmati indahnya berhari lebaran seperti yang lainnya. Menurut Rasulullah zakat fitrah itu merupakan suatu kewajiban, yakni perbuatan wajib yang harus dipenuhi setiap muslim. Jika mengabaikannya mereka terancam dengan dosa dan zakat fitrah harus dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri, namun akan lebih baik apabila dilaksanakan jauh hari sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri, sebab memberikan kesempatan kepada yang berhak untuk mengolah zakat fitrah yang diterimanya bagi konsumsi mereka pada hari lebaran.

3.1.2. Kriteria yang wajib mengeluarkan zakat fitrah,
Para ulama Hanafiyah mengidentikkan kewajiban membayar zakat fitrah dengan zakat harta, Para ulama Hanafiah berpegang pada suatu prinsip stratifikasi ekonomi menurut syari’ah Islam, yang hanya membagi pada dua kategori, yaitu strata miskin dan strata kaya. Indikator kaya adalah nishab wajib zakat, yaitu besaran minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan orang miskin adalah seseorang yang memiliki aset kekayaan di bawah ukuran nishab yang wajib dikeluarkan zakatnya.
Sesuai dengan hadist Ibnu umar dan hadist Abu Hurairah ini, mereka menyimpulkan bahwa kriteria seseorang yang terkena kewajiban zakat fitrah itu ada tiga, yaitu :
1. Beragama Islam
2. Orang merdeka
3. Memiliki kekayaan mencapai ukuran nishab wajib zakat.
Kriteria-kriteria diatas adalah untuk melihat subyek hukum yang harus memenuhi kewajiban zakat fitrah tersebut. Menurut jumhur ulama, yakni Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat, bahwa kewajiban zakat fitrah itu dikenakan kepada segenap muslim, laki-laki maupun perempuan, anak kecil atau orang dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarga, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, intensif pembantu rumah tangga, maupun untuk keperluan kunjungan keluarga yang lazim dilakukan oleh setiap umat Islam termasuk umat Islam di Indonesia, bagi mereka yang masih memiliki kelebihan .
Masalah waktu pemerahannya Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa zakat fitrah itu diwajibkan saat telah terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadhan, atau di awal malam Idul Fitri. Namun mereka juga membenarkan pembayaran yang lebih awal dari itu, sebab situasi dan kondisi saat ini sangat berbeda dengan situasi dan kondisi pada masa Rasulullah saw, dimana pada masa sekarang jangkauan area mustahik yang berhak menerima pun sudah semakin tersebar luas sehingga membutuhkan waktu.
3.1.3. Hikmah Zakat Fitrah
Hikmah diwajibkannya zakat fitrah ini adalah sebagaimana riwayat Ibnu Abbas:
“Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin” (HR Abu Daud).
Sebagai suatu jenis peribadatan dalam Islam, zakat fitrah merefleksikan berbagai hikmah, yaitu:
a. Dapat membersihkan jiwa dan diri pelakunya dari kesalahan-kesalahan serta kelalaian mereka memakan hak orang lain yang terdapat dalam harta dan penghasilannya. Diharapkan dengan membayarkan zakat, maka segala sifat bakhil dan sifat buruk lainnya dapat hilang dari jiwa dan diri orang yang membayarkannya.
b. Dapat menutupi kekurangan-kekurangan serta kekurang sempurnaan pelaksanaan ibadah puasa, yang mungkin kesempurnaan pelaksanaannya terganggu oleh berbagai tantangan dalam interaksi sosial, baik dalam konteks pekerjaan profesi maupun pekerjaan sosial.
Sementara dalam aspek kehidupan sosial, zakat fitrah merefleksikan hikmah-hikmah sebagai berikut:
a. Dapat membantu meringankan beban kehidupan kaum fakir miskin pada hari kemenangan tersebut, agar mereka dapat pula merayakan serta merasakan kebahagian dan kesenangan yang serupa seperti yang dirasakan oleh orang lain yang berkecukupan.
b. Memperkuat ikatan, hubungan dan solidaritas sosial serta mengikis kesenjangan ekonomi dan budaya yang terjadi antar kelompok masyarakat. Sehingga akan tercipta suatu keadilan sosial dan pemerataan distribusi pendapatan di kalangan masyarakat.
c. Memupuk rasa kepekaan dan kepedulian sosial kaum yang mampu kepada kaum yang membutuhkan, sehingga akan timbul suatu rasa solidaritas dan toleransi yang tinggi antar sesama dan memupuk rasa empati kepada kaum yang membutuhkan.
d. Akan mampu mencegah timbulnya permasalahan sosial yang timbul akibat gesekan di masyarakat, karena telah terpenuhinya kebutuhan kaum yang membutuhkan. Bila ditelusuri hampir sebagian besar timbulnya masalah sosial di negeri ini adalah diakibatkan oleh faktor ekonomi.
3.2. Zakat Maal (Harta)
zakat maal dikenakan pada setiap orang beriman yang harta kekayaannya sudah memenuhi suatu takaran minimal tertentu (nishab) dan telah mencukupi suatu jangka waktu tertentu (haul), serta dapat dilaksanakan tidak hanya pada bulan Ramadhan, melainkan dilaksanakan sesuai dengan harta yang menjadi objek zakat.

3.2.1. Syarat-syarat Wajib Zakat Harta
Pembayaran zakat atas harta itu diwajibkan jika memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
a. Pemilik harta itu seorang muslim yang merdeka, dimana dia bukan seorang hamba sahaya, karena secara hukum hamba sahaya tidak bisa memiliki apa-apa, bahkan dirinya sendiri dimiliki oleh orang lain.
b. Baligh dan berakal, yakni zakat itu diwajibkan bagi setiap orang yang memiliki harta kekayaan atau penghasilan mencapai nishab, dan sudah memasuki usia baligh (dewasa) dalam keadaan sehat tidak terganggu kesehatan jiwanya secara mental dan spiritual.
c. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dikenakan zakat, dan termasuk harta dan aset yang dapat berkembang atau mempunyai hasil dan keuntungan atasnya, sehingga harta yang tidak dapat berkembang seperti rumah tinggal tidak wajib dikenakan zakat. Namun apabila ada rumah tinggal yang dijadikan sebagai rumah kost atau asrama, maka penghasilan dari sewa tersebut wajib terkena zakatnya setelah dikurangi dengan biaya operasional per bulan.
d. Mencapai nishab, yaitu harta dan penghasilan yang wajib zakat adalah yang mencapai suatu batasan tertentu, dimana masing-masing sumber zakat mempunyai batasan nishab sendiri-sendiri. Patut menjadi catatan bahwa nishab hanya dihitung dari harta dan penghasilan bersih setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok.
e. Zakat dikenakan kepada harta netto yaitu harta yang masih memenuhi nishab setelah dikurangin dengan kebutuhan pokok dan hutang (apabila ada) dari muzakki yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar wajib zakat tidak merasa terbebani dengan kewajiban zakat, hal ini pulalah yang membedakan zakat dengan pajak.
f. Dimiliki secara penuh oleh seorang individu yang terkena kewajiban zakat, yakni harta yang akan dikenakan zakat merupakan harta kepemilikan orang bersangkutan secara penuh dan mutlat baik secara status kepemilikan maupun kekuasaan. Sehingga harta yang dalam jaminan seseorang atau digadai atau merupakan kepemilikan bersama –seperi warisan- berbagai pihak tidak dapat dikenakan zakat.
g. Telah mencapai usia satu tahun kepemilikan (haul), yakni harta yang wajib dizakati itu adalah yang telah sempurna satu tahun dalam kepemilikannya dan dalam jumlah nishabnya. Namun ada perkecualian untuk zakat pertanian dan perkebunan, karena untuk zakat jenis ini dikeluarkan pada saat panen dan zakat untuk barang tambang dan harta temuan, haulnya tidak harus menunggu selama satu tahun melainkan pada saat ditemukan atau dieksplorasi.

3.2.2. Fungsi Zakat Harta
zakat selain sebagai ibadah juga memiliki fungsi-fungsi sosial dan ekonomi. Fungsi sosial dari pembayaran zakat harta dengan mendistribusikannya pada fakir miskin adalah menyelamatkan sumber daya manusia dan membangunnya menjadi sebuah kekuatan umat dan membantu terwujudnya suatu pemerataan dan keadilan dalam distribusi pendapatan di masyarakat. Sementara fungsi ekonomi dari zakat adalah mempercepat sirkulasi jumlah uang beredar di masyarakat yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro.
Bila dilakukan dengan unsur-unsur yang berhak memperoleh bagian zakat, maka fungsi-fungsi sosial tersebut adalah:
 Zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial bagi orang-orang fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, sehingga terbebas dari kesengsaraan dan kemelaratan. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam bukan hanya memupuk iman spiritual seseorang semata, melainkan membawa suatu ajaran yang bertujuan untuk mensejahterakan umat, dan membuktikan bahwa zakat merupakan konsep jaminan sosial pertama yang diterapkan jauh sebelum diterapkannya konsep jaminan sosial di negara-negara Barat. Nilai-nilai ajaran Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal keadilan dan distribusi pendapatan di masyarakat.
 Zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial bagi mereka yang berhutang (gharimin), yakni fakir miskin yang memiliki hutang dan tidak sanggup mengembalikan hutangnya. Namun hutang yang dapat ditanggung oleh zakat adalah apabila orang tersebut berhutang untuk keperluan yang tidak berlawanan dengan syariat Islam atau ia berhutang dikarenakan harus menanggung beban tanggung jawab orang lain yang sedang dalam kesulitan.
 Kemudian zakat juga dapat berfungsi sebagai jaminan bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan dan kehabisan bekal, dimana perjalanan yang mereka tempuh adalah dalam rangka kebajikan dan bukan untuk keperluan maksiat. Misalkan, seseorang yang menuntut ilmu ke tempat yang jauh, namun di tengah perjalanan ia menuntut ilmu telah kehabisan perbekalan baik untuk biaya pendidikan maupun biaya hidup, maka ia berhak untuk mendapatkan zakat.

Di samping berbagai fungsi sosial tersebut zakat juga memiliki fungsi ekonomi yaitu sebagai berikut:
 Pemungutan zakat dari mereka yang berkecukupan dan mendistribusikan pada mereka yang tak punya dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi suatu negara secara makro atau dalam bahasa ekonomi adalah zakat mempunyai efek pengganda (multiplier effect) terhadap pendapatan dalam suatu perekonomian. Zakat yang diberikan akan mampu memberikan pengaruh yang berlipat ganda terhadap pendapatan baik yang terlihat secara langsung maupun tidak langsung.
 Distribusi zakat juga termasuk salah satu cara mendorong peredaran uang untuk meningkatkan daya beli masyarakat untuk memenuhi permintaan dan kebutuhannya, peningkatan daya beli akan berdampak positif bagi suatu proses produksi, jika diimbangi dengan peningkatan produktivitas bangsa.
 Dana zakat yang disediakan untuk qardh al-hasan baik yang dikelola oleh lembaga amil zakat maupun institusi keuangan Islam dapat mendorong perekonomian bangsa, karena para pelaku usaha kecil dapat memanfaatkan dana zakat tersebut untuk peningkatan modal usaha mereka.
3.2.3. Sumber-sumber Zakat Harta

1. Zakat Harta perniagaan
Harta perniagaan adalah segala macam harta benda yang disiapkan untuk diperjualbelikan baik oleh produsen maupun distributornya. Barang perniagaan merupakan salah satu dari sekian jenis usaha produktif yang wajib dikeluarkan zakatnya, hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW : “Dari Samurah bin Jundab RA. Dia berkata, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan pada kami untuk mengeluarkan zakat dari segala macam benda yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. (HR Abu Daud)
Namun ada beberapa syarat untuk mengeluarkan zakat perniagaan:
a) Besarnya zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2.5% dari aset dan atau laba berjalan serta dikeluarkan dalam bentuk uang tunai baik langsung pada mustahik maupun melalui amil zakat. Besaran zakat 2,5% ini merupakan qiyas dari besaran zakat perhiasan emas dan perak.
b) Harta perniagaan tersebut harus mencapai nishab (batas minimum jumlah harta terkena kewajiban pembayaran zakat setelah dikurangi dengan biaya operasional). Batas nishab untuk aset harta perniagaan adalah sama dengan nishab emas dan perak yakni 20 dinar emas atau 200 dirham untuk perak. Ketentuan nishab ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya:

“Dari Ali RA, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu memiliki sebanyak 200 dirham, dan telah mencapai setahun kepemilikan maka pada perak itu ada kewajiban zakat atasnya sebanyak lima dirham. Dan tidak ada kewajiban apa-apa pada emas sebelum engkau memilikinya sebanyak 20 dinar. Jika telah memiliki sejumlah 20 dinar dan telah mencapai setahun kepemilikan maka pada emas tersebut ada kewajiban zakat atasnya sebanyak setengah dinar. (HR Abu Daud)

c) Telah mencapai satu tahun dalam pengelolaannya (haul), dan besaran angka yang dipergunakan untuk menghitung besarnya zakat yang dikeluarkan menggunakan angka pada saat haul (satu tahun).
d) Berniat untuk menjadikan barang tersebut untuk diperniagakan atau diperjualbelikan sejak dari awal. zakat hanya dikenakan bagi harta yang dapat tumbuh dan berkembang. Sehingga apabila ada seseorang yang mempunyai barang-barang sebagai koleksi semata, maka tidaklah wajib baginya untuk mengeluarkan zakat atas barang-barang yang dikoleksinya tersebut.
e) Tidak ada penurunan jumlah sampai melewati batas minimal (nishab) selama satu tahun (haul) tersebut. Jika aset harta perniagaan itu menurun selama jangka waktu setahun dalam jumlah nishabnya, maka pedagang tersebut tidak diwajibkan untuk membayar zakat harta perniagaannya, namun bukan berarti orang tersebut bebas untuk tidak berinfak, sebab berinfak dengan ikhlas adalah salah satu himbauan moral dalam syariat.

2. Zakat Emas, perak dan uang simpanan.

Selain harta perniagaan, zakat juga diwajibkan pada harta simpanan baik berupa emas, perak, maupun uang tunai. Emas, perak atau uang simpanan sebagaimana harta perniagaan wajib dizakati jika telah mencapai nishab dan telah setahun kepemilikan (haul) selama masih dalam batas nishabnya itu.Nishab emas adalah 20 dinar emas yang setara dengan ±92 gram emas. Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham setara dengan ±642 gram perak. Dalam hal ini di Indonesia mata uang yang dipergunakan adalah rupiah, maka bila hendak dirupiahkan maka dihitung berdasarkan harga emas dan atau perak di waktu tersebut pada harga pasar.
Zakat perhiasan hanya diwajibkan satu kali, apabila suatu perhiasan telah dikeluarkan zakatnya, maka ia sudah tidak terkena zakat pada tahun berikutnya, namun apabila terdapat tambahan perhiasan, maka tambahan perhiasan tersebut akan wajib terkena zakat apabila telah memenuhi nishab. Sedangkan untuk kekayaan yang disimpan dalam bentuk uang tunai maka nishabnya adalah setara dengan nilai konversi pada mata uang tersebut menggunakan nishab emas atau perak. Dan besaran harta yang dikeluarkan untuk emas, perak dan uang simpanan adalah sebesar 2,5% dari jumlah keseluruhan dan dibayarkan dalam bentuk uang tunai kepada mereka yang berhak menerimanya. Lain halnya jika emas tersebut merupakan barang-barang perhiasan, walaupun jumlahnya mencapai nishab maka tidak wajib dizakai karena bukan simpanan kekayaan, namun tetap wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dimiliki. Akan tetapi jika perhiasan emas atau perak itu disimpan sebagai simpanan kekayaan maka wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya.

3. Zakat Hasil paertanian

Produk pertanian merupakan salah satu bentuk penghasilan masyarakat sebagai karunia Allah yang Dia berikan untuk umat manusia. Pada hasil sub-sektor pertanian yang dapat dinikmati para petani sukses, juga terdapat hak orang lain yang tidak atau kurang sukses dalam usahanya baik dalam sub-sektor pertanian maupun yang lainnya, ataupun hasil pertanian tersebut terdapat hak orang lain di dalamnya.
Syarat-syarat wajib bagi hasil pertanian, menerut Wahbah Al Zuhaili:
a) Lahan pertanian yang dijadikan tempat bercocok tanam oleh petani itu termasuk lahan yang tidak dikenai kewajiban pajak.
b) Hasil pertanian tersebut tumbuh di lahan produktif, sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang. Jika lahannya tandus dan tidak menghasilkan, maka tidak ada kewajiban zakat
c) Tumbuhan tersebut ditanam untuk kepentingan kehidupan manusia dan untuk meningkatkan produktifitas lahan potensialnya. Serta bukan untuk kemudharatan, misal tanaman ganja yang ditanam dengan tujuan untuk dipakai sebagai narkoba.
d) Besaran zakat yang dikeluarkan tergantung kepada jenis pengairan yang digunakan, apabila menggunakan pengairan alamiah besaran zakat yang dikeluarkan adalah 1/10 dari produknya. Apabila menggunakan irigasi buatan zakatnya sebesar 1/20 dari produknya. Besaran zakat yang berbeda, diperhitungkan berdasarkan usaha yang dikeluarkan pada saat mengolah tanah pertanian tersebut.
e) Zakat dikeluarkan pada saat panen, berbeda dengan harta perniagaan dan logam mulia yang dikeluarkan 1 tahun. Apabila dalam satu tahun terjadi dua kali panen, maka zakat juga wajib dikeluarkan dua kali apabila telah memenuhi nishab. Atau apabila suatu tanaman baru panen setelah lima tahun, maka zakatnya wajib dikeluarkan setelah lima tahun, hal ini dapat terjadi misalkan pada tanaman durian yang panennya setelah lima tahun.
f) Nishab produk pertanian adalah sebesar 5 (lima) wasaq atau setara dengan 653 kg sesudah menjadi beras atau kira-kira 860 kg gabah kering.
4. Zakat Binatang ternak
Ternak hewan merupakan salah satu sub sektor usaha ekonomi yang mempunyai nilai tambah bagi perekonomian masyarakatnya, Sehingga hewan ternak yang produktif dan memberikan penghasilan bagi yang memilikinya wajib dikenai zakat peternakan.
Adapun syarat-syarat wajib zakat untuk kedua jenis binatang ternak tersebut adalah sebagai berikut:
a) Termasuk jenis binatang ternak yakni binatang yang dikembangbiakkan serta dibesarkan melalui proses peternakan atau sengaja untuk diternakan. Apabila keseharian hewan tersebut dikelola untuk fungsi mengolah tanah pertanian –seperti untuk membajak sawah-, maka hewan tersebut tidak wajib dikenai zakat.
b) Milik sempurna, yakni bahwa binatang ternak tersebut merupakan milik sempurna dari peternak dan bukan milik dari orang lain atau kepemilikan bersama.
c) Telah berusia setahun kepemilikan (haul) dalam ukuran nishab
d) Jumlah binatang yang diternaknya itu mencapai nishab yakni jumlah binatang yang wajib dizakati. Dimana nishab binatang tersebut berbeda-beda sebagai berikut:
Nishab Zakatnya
40 – 120 ekor

121 – 200 ekor

201 – 399 ekor

400 - .....
(kelipatannya) 1 ekor kambing betina umur 2 tahun/lebih
1 ekor domba betina berumur 1 tahun/lebih
2 ekor kambing betina berumur 2 tahun/lebih
1 ekor domba betina berumur 1 tahun/lebih
3 ekor kambing betina berumur 2 tahun/lebih
3 ekor domba betina berumur 1 tahun/lebih
4 ekor kambing betina berumur 2 tahun/lebih
4 ekor domba betina berumur 1 tahun/lebih
Sedangkan nishab untuk ternak sapi atau kerbau adalah:
Nishab Zakatnya
30 – 39 ekor

40 – 59 ekor
60 – 79 ekor

80 - .....
(kelipatannya) 1 ekor sapi atau kerbau yang baru masuk umur dua tahun (tabi’ah)
1 ekor sapi atau kerbau yang telah berumur dua tahun (musinah)
2 ekor sapi atau kerbau yang baru masuk umur dua tahun (dua ekor tabi’ah)
2 ekor sapi atau kerbau yang telah berumur dua tahun (dua ekor musinah)

kewajiban berzakat hewan ternak disesuaikan dengan situasi dan kondisi setiap daerah. Sebab apabila terdapat di suatu daerah yang diternakkan adalah kuda, maka kuda pun wajib dikenakan zakat, begitu pula dengan peternakan yang lain seperti kerbau, ayam ataupun burung. Semua nishab di atas adalah berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw.

Dari Muadz bin Jabal RA, dia berkata, bahwa Nabi SAW mengutusnya ke Yaman dan memerintahkan untuk menarik zakat dari setiap 30 ekor sapi, satu ekor sapi jantan atau betina yang berumur satu masuk dua tahun. Dan dari setiap 40 ekor sapi, satu ekor sapi yang telah berumur dua tahun” (HR Al-Khamsah)
Bahwa Nabi SAW bersabda, jumlah ternak unta yang kurang dari lima ekor tidak wajib dizakati” (HR Bukhari dan Muslim)
Berdasarkan hadits di atas terlihat bahwa apabila hewan yang diternakkan kurang dari lima ekor maka tidak mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, hal ini menandakan bahwa setiap perintah syariat akan selalu tetap memikirkan kemaslahatan orang bersangkutan dan akan menghindari kemungkinan terjadinya kesulitan atau kemudharatan dari orang yang bersangkutan atas kewajiban tersebut.

5. Zakat Hasil tambang
Hasil tambang dapat diklasifikasikan menjadi tiga menurut sifatnya, yaitu hasil tambang yang keras dan dapat dilunakkan dengan api, sehingga dapat dijadikan barang-barang konsumsi manusia seperti emas dan perak. Kedua, hasil tambang yang keras namun tidak dapat dilunakkan dengan api, seperti pasir dan krikil. Ketiga, hasil tambang yang lunak seperti minyak tanah. Dari ketiga jenis hasil tambang tersebut hanya satu yang menurut Wahbah Al-Zuhaily wajib dizakati yaitu hasil tambang menurut kategori pertama.
                           •    
“Wahai orang-orang beriman infakkanlah (di jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari dalam bumi untuk kamu” (QS Al-Baqarah; 267)
Pembayaran zakat hasil tambang dilakukan langsung pada saat memperolehnya dan tidak menunggu setahun kepemilikan. Sementara nishabnya yang harus dikeluarkan adalah 20% atau 1/5 dari hasil penambangan, setelah memperhitungkan biaya operasional yang dipergunakan untuk mengeksplorasinya. Namun hasil tambang yang lunak seperti bensin atau solar apabila diperjualbelikan, maka zakat yang dikenakan adalah zakat perniagaan. Hal ini mengingat dengan bermunculannya SPBU, dan telah menjadi suatu ladang bisnis yang menguntungkan.
6. Zakat Barang temuan (rikaz)
Barang temuan atau harta terpendam berbentuk apapun wajib dikeluarkan zakatnya pada saat ditemukan, barang tersebut tentunya bukan milik seseorang yang pernah hilang lalu ditemukan, melainkan harta yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Persyaratan barang temuan tersebut adalah telah diumumkan kepada publik dengan batas waktu tertentu namun tetap tidak ada yang mengakuinya, maka harta tersebut sah menjadi milik orang yang menemukannya. Kewajiban zakat pada barang temuan, ditegaskan oleh Rasulullah Saw, dalam salah satu haditsnya yang berbunyi:
“Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, bahwa Rasulullah Saw dalam salah satu haditsnya yang cukup panjang, pernah bersabda dan dalam rikaz (barang temuan) ada kewajiban pembayaran zakat sebesar 1/5 dari hasil temuan tersebut” (HR Al-Jama’ah)
Rikaz atau barang temuan apapun wajib dizakati apakah berbentuk emas, perak atau yang lainnya. Dalam rikaz tidak ada persyaratan nishab dan juga tidak ada persyaratan haul, sebab barang temuan bukanlah sesuatu yang dapat berkembang. ukuran yang dikeluarkannya sama dengan zakat untuk hasil tambang. Sisa harta setelah dikeluarkannya zakat dari rikaz adalah merupakan hak bagi penemunya, kecuali jika ditemukan di dalam tanah milik seseorang, maka sisa zakatnya itu menjadi milik dari pemilik tanah lokasi penemuan harta tersebut.
7. Zakat Profesi
Dasar pemikiran dari pembahasan munculnya ijtihad kewajiban zakat profesi adalah semakin berkembangnya karya-karya profesional yang bersifat menjual pelayanan jasa kepada masyarakat, dan memperoleh penghasilan yang cukup tinggi dan menguntungkan. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi :
                           •    
“Wahai orang-orangberiman infakkanlah (di jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari dalam bumi untuk kamu. (QS Al-Baqarah; 267).

Sesuai pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tersebut, maka zakat hasil usaha profesi itu dikeluarkan saat penerimaan gaji, honorarium atau upah, sesuai dengan kewajiban yang dibebankan pada para petani, karena penghasilan tetap para petani adalah hasil pertaniannya, dan penghasilan para pegawai serta pekerja profesional adalah uang hasil kerjanya itu. Oleh sebab itu, pembayaran zakatnya bisa dilakukan pada saat menerima gaji atau honorarium tersebut. Dan penghasilan yang sudah dizakati saat menerima, tidak wajib dizakati lagi di akhir tahun perhitungan. besaran zakat yang dikenakan dari gaji profesional yang didapat adalah sebesar 2,5% dari penghasilan netto yang didapat setelah dikurangi dengan kebutuhan pokoknya selama satu tahun tersebut
8. Zakat Aset
Para Ulama fiqh terutama pakar fiqh zakat, melihat bahwa bangunan, pabrik, atau sejenisnya, merupakan kekayaan-kekayaan yang tidak wajib dikenai zakat, karena tidak ada unsur “perkembangan”, yakni aset tersebut tidak terus berkembang, bahkan cenderung menurun nilainya. Akan tetapi, jika barang kekayaan tersebut digunakan untuk kepentingan yang dapat memberikan hasil dan keuntungan bagi pemiliknya, umpamanya, gedung disewakan, kapal dijadikan angkutan umum, atau mobil dan motor yang disewakan maka kewajiban zakatnya adalah dari hasil dan keuntungan pelayanan jasanya itu sebesar 2,5% dari penghasilan tersebut setelah genap setahun dan memenuhi nishab.

9. Zakat Saham & obligasi
Saham adalah hak pemilik tertentu yang dimiliki seseorang atas kekayaan atau perseroan terbatas atas usahanya yang ikut andil dalam menanamkan modal usaha dalam perseroan tersebut. Sedangkan obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada para krediturnya, untuk melunasi sejumlah pinjamannya pada waktu tertentu dengan bunga tertentu pula.
Yusuf Qardhawi mengklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu saham yang dialokasikan untuk alat produksi –dimana mendapatkan dividen- dan saham untuk jual beli (trading). Kalau saham itu ditanamkan pada alat produksi, maka jumlah nilai sahamnya itu bukan sesuatu yang wajib dizakati, karena tidak termasuk barang berkembang, bahkan cenderung menyusut. Akan tetapi, hasil usahanya –dapat berupa dividen- itu merupakan penghasilan yang wajib dihitung untuk dikenakan kewajiban zakat atas hasil tersebut. Yusuf Qardhawi dan Syauqi Isma’il Syahlatih cenderung menetapkan wajib zakatnya sebesar 10% dari hasil bersih usaha, sebagaimana diqiyaskan dengan zakat hasil pertanian.
Akan tetapi, menurut Wahbah Az-Zuhaili pembayaran zakatnya sebesar 2,5 % dari total keuntungan bersih tersebut. Sementara kalau saham itu ditanamkan pada sektor perdagangan (trading), maka semua nilai yang ditanamkan dalam sektor usaha tersebut harus dihitung bersama dengan keuntungan bersih yang diperoleh dari penanaman saham tersebut. Pembayaran zakatnya adalah 2,5% dari total andil yang ditanamkan dalam usaha tersebut berikut keuntungan bersihnya.

Tampilkan postingan dengan label zakat. Tampilkan semua postingan